Kasus Sengketa Lahan Eks HGU PTPN II Tamora, Desa Dagang Kerawan Sebuah bukti Nyata adanya Praktek Mafia Tanah dan Aksi Kriminalisasi
SATYA BHAKTI ONLINE | TANJUNG MORAWA (DELI SERDANG) –
Berdasarkan data, areal lahan PTPN II Desa Dagang Kerawan Tamora tersebut dikeluarkan dari HGU PTPN II disebabkan karena adanya Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kecamatan Tanjung Morawa oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang dalam hal ini direkomendasikan seluas 59 hektar kepada YPNA selaku pelaksana.
Rekomendasi pelepasan lahan eks HGU PTPN II Desa Dagang Kerawan seluas 59 hektar tersebut juga direkomendasi Gubsu yang saat itu dijabat Tengku Rizal Nurdin dan Meneg BUMN.
Namun, saat lahan eks HGU PTPN Desa Dagang Kerawan Tamora tersebut dilepaskan, Dirut PTPN II Tamora yang saat itu dijabat Ir H Suwandi bertindak sebagai penjual dan Anto Keling atas nama YPNA bertindak sebagai pembeli yang kesemuanya itu di tegaskan dalam perjanjian dalam Akte Notaris yang diterbitkan Notaris Ernawaty Lubis SH tersebut, telah mengangkangi rekomendasi tiga pejabat Negara tersebut.
Pasalnya, rekomendasi tiga pejabat Negara yang dalam hal ini melepaskan lahan eks HGU PTPN II Desa Dagang Kerawan seluas 59 hektar tersebut, berubah menjadi dengan seluas 78,16 hektar.
Adapun dasar pelepasan lahan eks HGU PTPN II Desa Dagang Kerawan Tamora tersebut, didasari :
- Surat Bupati Deli Serdang No. 591/5541 tanggal 26 November 2002 perihal Persetujuan Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum dan Pusat Perdagangan seluas 59 hektar di Desa Dagang Kerawan Tamora yang ditujukan kepada Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah (YPNA).
- Surat Keputusan Bupati Deli Serdang No. 816 Tahun 2001 tentang Pengaturan Peruntukan Tanah eks-HGU PTPN II Desa Dagang Kerawan Tamora seluas 59 hektar.
- Surat Perjanjian Peruntukan Tanah eks-HGU PTPN II Desa Dagang Kerawan Tamora seluas 59 hektar antara Ketua YPNA dengan Bupati Deli Serdang tanggal 05 November 2001.
- Surat Gubsu No.593/1941/2004 tanggal 14 April 2004 perihal Pengaturan Pemanfaatan Tanah Areal eks-HGU PTPN II Desa Dagang Kerawan Tamora seluas 59 hektar untuk YPNA.
- Surat Direksi PTPN II No.11.0/X/136/IV/2004 tanggal 15 April 2004 prihal Permohonan Persetujuan Penghapusbukuan Areal PTPN II Kebun Tamora seluas 59 hektar di Desa Dagang Kerawan Tamora. Surat Dewan Komisaris PTPN II Tamora No. DK/PTPN-II/V/2004 tanggal 17 Mei 2004 perihal Permohonan Persetujuan Penghapusbukuan Areal PTPN II Kebun Tamora seluas 59 hektar di Desa Dagang Kerawan Tamora.
- Surat Menteri BUMN No.S-351/MBU/2004 tanggal 30 Juni 2004 prihal Persetujuan Pelepasan Aktiva Milik PTPN II Berupa Areal eks-HGU seluas 59 hektar di Desa Dagang Kerawan Tamora.
- Surat Menteri BUMN No.S.49/S-MBU/2005 tanggal 4 Februari 2005 prihal Anggota Panitia Penaksir Harga Minimal Pelepasan Aset PTPN II eks-HGU Kebun Tamora Seluas 59 hektar di Desa Dagang Kerawan Tamora.
Namun, faktanya, kesepakatan yang dilakukan Dirut Ir H Suwandi dan Anto Keling melalui Akte Notaris yang diterbitkan Notaris Ernawaty Lubis SH yang dalam hal ini melepaskan lahan eks HGU PTPN II Desa Dagang Kerawan seluas 78,16 hektar tersebut, tidak berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan telah terjadi pelanggaran.
Selain itu, Akta Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dengan No.13 tertanggal 16 November 2005 dengan objek lahan PTPN II Desa Dagang Kerawan Tamora seluas 78,16 hektar yang yang dterbitkan Notaris Ernawaty Lubis SH tersebut juga dinilai mengandung cacat hukum.
Hal tersebut dapat dilihat dari HGU No.1 Desa Dagang Kerawan Tamora yang dimiliki PTPN II Tamora tersebut, sejak 9 Juni 2000 telah habis jangka waktu penggunaannya dan berdasarkan Keputusan Kepala BPN No.42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 November 2002 yang menyebutkan HGU No. 1 Desa Dagang Kerawan tidak diperpanjang lagi, sehingga tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
Karena itu, PTPN II Tamora sebagai bekas pemegang HGU sudah tidak mempunyai hak lagi atas tanah tersebut karena jangka waktu penggunaan HGU telah berakhir.
Penegasan tersebut diperkuat dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 huruf (g) dan (h) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 yang berbunyi, “Pemegang HGU berkewajiban untuk menyerahkan kembali tanah beserta sertifikat HGUnya kepada Negara setelah HGU tersebut hapus dan menyerahkan sertifikat Hak Guna Usaha yang telah hapus kepada Kepala KantorPertahanan”.
Selain itu, pada pasal 18 ayat (1) disebutkan “Apabila HGU hapus dan tidak diperpanjang atau diperbaharui, bekas pemegang wajib membongkar bangunan yang ada di atasnya dan menyerahkan tanah dan tanaman kepada Negara dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri.
Sedangkan pada point 3 dinyatakan “Berdasarkan Akta Penyerahan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 13 tanggal 16 November 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Erna Wati Lubis, SH tersebut dilakukan 5 bulan setelah berakhirnya izin pelepasan dari Menteri BUMN dan masa berlakunya harga taksasi.
Disamping itu, sesuai dengan Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) huruf (g) dan (h) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996, kewajiban untuk mengembalikan tanah eks-HGU No. 1 Tahun 1989 tersebut kepada Negara telah dilakukan oleh PTPN II melalui Indro Suhito, SH yang saat itu menjabat Kaur Agraria kepada Bagian Umum PTPN II dengan menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Kanwil BPN Sumut pada tanggal 2 Mei 2003 yang diterima oleh Ir. Dermawan yang saat itu menjabat Kabid Pengukuran dan Pendaftaran.
