SATYA BHAKTI ONLINE | TANJUNG MORAWA (DELI SERDANG) –
Ternyata, untuk meliput proses rekapitulasi penglihatan suara di Tingkat Kecamatan, wartawan harus terlebih dahulu minta ijin dari pihak KPU tingkat Kecamatan yang dalam hal ini dikenal dengan sebutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Demikian terungkap saat jurnalis SATYA BHAKTI ONLINE meliput rekapitulasi perhitungan surat suara Pemilu 2024 di tingkat kecamatan, yakni Kecamatan Tanjung Morawa.
Saat itu, Senin 19 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Puri Cendana, Kantor Direksi (Kandir) PTPN 2 Tanjung Morawa, jurnalis SATYA BHAKTI ONLINE tidak diperbolehkan masuk ke ruangan perhitungan surat suara.
Alasannya, wartawan harus minta ijin terlebih dahulu kepada petugas PPK Kecamatan Tanjung Morawa.
Menanggapi itu, Paiman yang diketahui seorang anggota PPK Tanjung Morawa mengungkapkan, sebenarnya pihaknya (PPK) tidak melarang wartawan Mauk ke ruangan rekapitulasi perhitungan surat suara itu.
Menurut Paiman, larangan bagi wartawan untuk masuk ke ruangan rekapitulasi surat suara itu guna peliputan itu, bermula dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menegur pihaknya (PPK) soal keberadaan wartawan di ruangan rekapitulasi perhitungan surat suara itu.
Dalam hal ini, ungkap Paiman lagi, Bawaslu menilai, yang diperbolehkan masuk ruangan rekapitulasi perhitungan surat suara itu, hanyalah pihak yang berkepentingan saja, seperti, para petugas terkait dan para saksi yang kesemuanya itu dinilai bahwa wartawan bukanlah pihak yang berkepentingan dalam rekapitulasi perhitungan surat suara itu.
Terkait oknum Bawaslu yang melarang itu, Paiman mengaku tidak tahu siapa namanya.
Sementara itu, saat minta ijin masuk ke ruangan rekapitulasi perhitungan surat suara itu, Paiman yang ingin di foto itu mengungkapkan, wartawan bisa masuk ruangan itu, jika didampinginya (Paiman). SBO-02
Editor/Publish : Antonius Sitanggang
