Dalam hal ini, Walikota H. Umar Zunaidi Hasibuan berharap, sekira Agustus hingga September, hal tersebut sudah selesai.
“Maunya kita seperti itu, tapi tergantung pada Provinsi,” ujar Walikota H. Umar Zunaidi Hasibuan.
Terkait bantuan sosial, Walikota H. Umar Zunaidi Hasibuan menegaskan, sebagian besar adalah berasal dari Pemerintah Pusat termasuk PKH, BLT dan lainnya itu hak dan wewenang Kementerian.
Sedangkan terkait bantuan pangan non tunai, bantuan pekerja dibawah 5 juta dan bantuan UMKM, Walikota H. Umar Zunaidi Hasibuan menegaskan sama sekali pihaknya tidak ikut menentukan siapa yang dapat, tapi dari Kementerian yang menentukan.
Namun, kepada AMTT, Walikota H. Umar Zunaidi Hasibuan menegaskan, apabila ada masyarakat yang tidak layak mendapatkan bansos atau dianggap mapan agar segara laporkan kepada Pemko Tebingtinggi.
“Terimakasih kepada AMTT dan sinergitas seperti ini kami harapkan dengan AMTT. Tujuan kita mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan untuk kegiatan ruang belajar di rusunawa, Pemko Tebingtinggi akan membantu dan mendukung,” pungkas Walikota H. Umar Zunaidi Hasibuan.(SB-33/YF)
Editor/Publish : Antonius Sitanggang
