“Hal itu diperkuat dengan tidak beraninya Dinas SDA Propinsi Sumut & UPT Asahan Danau Toba yang menghindar saat ditemui BAIN HAM-RI dan saat melayangkan surat klarifikasi kepada pihak Dinas SDA yang kesemuanya itu dinilai sudah “main mata” antara penggunaan anggaran dan pengawasan UPT SDA Danau Toba,” tegas Belson Sinaga.
Jika anggaran proyek pembangunan irigasi digunakan secara efektif dan efesien, Belson Sinaga mengungkapkan, maka hal tersebut harusnya berdampak baik bagi keberlangsungan kesehatan di Sumut.
Karena itu, tegas Belson Sinaga, dengan menimbang dan mengingat bahwa dalam situasi pandemí seperti ini, inspektorat Propinsi Sumut adalah salah satu pemeriksaan oleh hasil audit dilapangan.
Terkait pengawasannya, Belson Sinaga menegaskan, Dinas SDA dan UPT Asahan Danau Toba harus tegas.
Saat ditanya soal tujuan laporan itu, Belson Sinaga mengungkapkan, BAIN HAM-RI akan melayangkan laporan dugaan indikasi korupsi itu ke ke penyidik tipikor Polda Sumut dan Kejati Sumut untuk memeriksa instansi tersebut agar penanganan dan pemeriksaan dapat berjalan efektif.
Sementara itu, tutur Belson Sinaga, kasus indikasi penyalahgunanaan dana APBD proyek SDA Propinsi Sumut itu dinilai terjadi akibat tidak dijalankannya amanah Perpres No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, secara utuh.
Untuk itu, tegas Belson Sinaga, BAIN HAM RI DKI Jakarta meminta agar Inspektorat mengaudit anggaran proyek di SDA provinsi sumatera Utara transparansi.
Mendesak Dinas SDA Provinsi Sumut melaksanakan tupoksinya dalam proyek pembangunan irigasi dengan amanah Perpres No. 16 Tahun 2018.
Tangkap dan adili oknum yang terlibat dalam permasalahan proyek tersebut. (Tim)
Editor/Publish : Antonius Sitanggang
Renungan :
“Kebenaran adalah kebijaksanaan yang terbaik.”
