Dari hasil peneluduran di lapan, BAIN HAM-RI DKI Jakarta menilain, dugan indikasi praktek korupsi itu dapat dilihat dari banyaknya proyek yang sudah hancur dan tidak sesuai spesifikasi dalam pelaksanaan dilapangan yang bersumber dari APBD Provinsi Sumut yang kesemuanya itu mengundang banyak pertanyaan.
Anehnya, ungkap Belson Sinaga, saat hal tersebut di klarifikasi melalui WhatsApp (WA), pihak terkait selalu tidak menjawab, bahkan WA nya di blok.
Terkait proses pemeriksaan oleh Inspektur Propinsi Sumut, Belson Sinaga menilai, hal tersebut hanya dilakukan setelah kegiatan tersebut selesai.
Dalam hal ini, ungkap Belson Sinaga, BAIN HAM-RI menilai proyek tersebut terkesan tertutup dan tidak transparan.
“Hal itu diperkuat dengan tidak beraninya Dinas SDA Propinsi Sumut & UPT Asahan Danau Toba yang menghindar saat ditemui BAIN HAM-RI dan saat melayangkan surat klarifikasi kepada pihak Dinas SDA yang kesemuanya itu dinilai sudah “main mata” antara penggunaan anggaran dan pengawasan UPT SDA Danau Toba,” tegas Belson Sinaga.
Jika anggaran proyek pembangunan irigasi digunakan secara efektif dan efesien, Belson Sinaga mengungkapkan, maka hal tersebut harusnya berdampak baik bagi keberlangsungan kesehatan di Sumut.
Karena itu, tegas Belson Sinaga, dengan menimbang dan mengingat bahwa dalam situasi pandemí seperti ini, inspektorat Propinsi Sumut adalah salah satu pemeriksaan oleh hasil audit dilapangan.
