“Hari ini terjadi hari ini juga kita dapat menyaksikannya secara live (langsung) melalui siaran Televisi ataupun siaran di Radio serta media sosial (medsos)”.
Seperti diketahui, tahapan dan perangkat Pilkades telah didesain sedemikian rupa guna menjalankan proses demokrasi secara adil, terbuka, dan transparan.
Namun, perseteruan antar kelompok yang kerap terjadi selama pemilihan umum dan setelah pesta demokrasi dipicu oleh kurangnya pemahaman tentang konstitusi.
Untuk mengantisipasi ketidakadilan dari demokratisasi, semua pihak perlu kembali kepada konstitusi dan menerapkan Pancasila secara murni dan konsekuen serta menjaga jalannya konstitusi di Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan.
Demokrasi bukan segala-galanya, karena suara terbanyak bisa jadi kemasan oleh golongan tertentu yang dalam hal ini dapat mengakibatkan aspirasi masyarakat cenderung terabaikan.
Pancasila dan konstitusi tidak bisa diartikan parsial.
Penyelewengan penguasa di masa lalu dengan mencederai pancasila harus diluruskan.
Masyarakat desa harus merebut kembali arena politiknya yang dalam hal ini masyarakat (rakyat) bebas bersaing secara sehat dan menentukan sendiri sosok pemimpin yang ideal versi mereka (masyarakat).
Seperti halnya hajatan demokrasi yang lain, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sebenarnya juga membuka jalan bagi pembaharuan desa.
Hasil Pilkades, sesungguhnya jabatan politis yang kuat legitimasinya dan berdaulat.
Dengan kekuasaannya Kepala Desa (Kades) mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan peraturan (Perdes) dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang dalam hal ini mencerminkan berjalannya prinsip demokrasi desa.
