Untuk itu, dengan alasan belum pernah tersentuh pembangun selama 77 tahun, massa yang tergabung di DPP AMK itu menuntut agar dilakukan pengaspalan jalan sepanjang sekira 10 kilometer yang dimulai dari Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa hingga ke Desa Lau Barus Baru, Kecamatan STM Hilir.
Menanggapi itu, pertemuan mediasi di Ruang Staff Ahli Kantor Bupati Deli Serdang, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang diwakili Kabag Umum Pemkab Deli Serdang (A. Fitrian Sukri, SSTP, MSi), Kasi Perencanaan Konstruksi Dinas SDA BMBK Deli Serdang (Agus Salim Lubis) didampingi Kapolsek Lubuk Pakam (AKP Hendri Yanto) dan Kanit 3 Sosbud Sat Intelkam (Iptu A. Situmorang) menuturkan, minggu depan direncanakan akan dilakukan pertemuan dengan mengundang pihak terkait untuk membahas permasalahan pengaspalan jalan.
Namun sebelumnya, dalam 2 hari kedepan, pihak Pemkab Deli Serdang akan menyampaikan surat undangan ke perwakilan massa.
Tuntut Berantas Pungli Di Sekolah
Kemudian, saat berunjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan Pemkab Deli Serdang, terungkap banyaknya aksi pungutan liar (pungli) yang terjadi di sekolah-sekolah yang ada dibawah pengawasan Dinas Pendidikan Deli Serdang.
Untuk itu, massa pengunjuk rasa menuntut agar tidak adanya pungli/pengutipan uang terhadap orang tua siswa pada saat kenaikan kelas maupun kelulusan yang dilakukan oleh pihak sekolah dan meminta agar uang yang pernah dikutip tersebut dikembalikan ke orang tua siswa.
Selain itu, dianggap tidak tepat dikarenakan cover/sampulnya aja yang diganti dan pembahasan/materi sudah ada di buku lain, massa pengunjuk rasa menilai Buku Bahasa Indonesia Kelas 4 SD/MI yg dicetak oleh Dinas Pendidikan Deli Serdang yang anggarannya diambil dari 15 % Dana Bos di tiap sekolah SD di Kabupaten Deli Serdang itu, tidak tepat.
Ironisnya, massa pengunjuk rasa juga mengungkapkan adanya sekolah yang tidak memiliki pagar dan di SDN Kali Tawang, Desa Naga Timbul tidak mempunyai WC/ kamar mandi.
