Padahal, tutur Prof. Dr. Notonagoro, menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka (pejabat, red) berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri.
“Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan,” tutur Prof. Dr. Notonagoro sebagaimana yang dikutip dari mkri.id.
Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, Prof. Dr. Notonagoro menuturkan, dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri.
“Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya, seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku”, ungkap Prof. Dr. Notonagoro lagi sebagaimana yang dikutip dari mkri.id.
Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, Prof. Dr. Notonagoro menegaskan, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera.
Herannya, , sebagaimana yang dikutip dari mkri.id itu, Prof. Dr. Notonagoro menuturkan, hak dan kewajiban di Indonesia tidak akan pernah seimbang, apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya, karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini.
Dalam hal ini, Prof. Dr. Notonagoro menilai, mereka (pejabat, red) lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat.
