Saat itu, oknum warga tersebut menancapkan bambu ditengah jalan itu, sehingga jalan tersebut tertutup dan hanya bisa dilewati satu warga pejalan kaki saja..
Untungnya, dengan bantuan kepala lingkungan dan aparat keamanan yakni, Bhabinkamtibmas dan Babinsa, bambu dan pagar yang menutupi jalan tersebut dapat dibuka/dibongkar
Saat itu, lahan jalan yang diklaim milik oknum warga tersebut, tidak terbukti.
Sayangnya, hingga kini penyelesaian masalah penutupan jalan dengan dasar pengakuan hak milik atas lahan itu, hanya sampai disitu saja.
Karena itu, agar masalah penutupan jalan dengan dasar pengakuan hak milik atas lahan itu tidak terulang kembali di masa yang akan datang, melalui surat itu, warga yang tinggal di sepanjang jalan tersebut meminta kepastian hukum atas lebar jalan tersebut.
Selain itu, warga juga meminta agar kondisi jalan yang kini sudah rawan keselamatan bagi warga pejalan kali dan pengendara, meminta agar kondisi jalan tersebut diperbaiki, berikut dengan pembuatan drainase (parit/got) yang dalam hal ini merupakan saluran pembuangan air kotor dari rumah masing-masing warga.
Begitu juga dengan kondisi jalan yang kini hanya dapat dilalui sepeda motor, warga juga menuntut agar kondisi jalan menuju pemukimannya (warga, red) agar dapat dilalui mobil.
Untuk itu, melalui dana yakni yang telah digulirkan Pemerintah Pusat, seperti Anggaran Dana Desa (ADD), warga memohon kepada Pemerintah yang dalam hal ini Kades Tanjung Morawa-B (Jefri) dengan tembusan Camat Tanjung Morawa dan Bupati Deli Serdang untuk tidak “tutup mata dan telinga” atas penderitaan warga. [red].
Editor/Publish : Antonius Sitanggang
Renungan :
“Dunia dan segala isinya menjadi indah, seindah apa yang ingin kita rasakan.”
