Warga yang merasa tidak mendapat keadilan mempertanyakan dasar hukumnya.
Mereka berharap pemerintah tidak hanya mengedepankan pembangunan fisik dengan kekuasaannya yang arogan, tetapi sisi kemanusiaan dan keadilan sosial harus lebih dikedepankan.
Mereka menilai kegiatan tersebut lebih menonjolkan kekuasaan yang arogan untuk kepentingan pencitraan pejabat daripada esensi pelayanan kepada masyarakat.
“Seharusnya pembangunan Kantor Camat itu menjadi simbol pelayanan publik yang merakyat, bukan ajang pamer kekuasaan,” ujar seorang tokoh masyarakat yang enggan disebut namanya.
Selain itu, pembangunan kantor camat baru yang kabarnya menelan biaya cukup besar itu juga menimbulkan pertanyaan publik mengenai transparansi anggaran.
Kini, publik menunggu langkah konkret dari pihak terkait untuk membuktikan bahwa pembangunan ini bukan sekadar simbol kekuasaan, melainkan langkah nyata menuju pemerintahan yang lebih humanis dan terbuka terhadap rakyat dengan menegakkan supremasi hukum yakni penegakan aturan hukum yang adil dan tidak sewenang-wenang. (red)
Kunjungi, Klik dan Tonton juga YOUTUBE SATYA BHAKTI ONLINE di bawah ini sampai selesai.
Terima Kasih
Editor/Publish : Antonius Sitanggang
Renungan :
“Lebih baik dikuasai hukum daripada dikuasai hawa nafsu.”
