SATYA BHAKTI ONLINE.COM [MEDAN] – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) diminta serius dan tidak “tutup mata dan telinga” untuk mengusut tuntas dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) terkait realisasi anggaran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2020 senilai sekira Rp.326 milyar di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara (Taput), Propinsi Sumatera Utara (Sumut).
Demikian diungkapkan Pelaksan Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organisasi Masyarakat (Ormas) Relawan Pejuang Lintas Kecamatan (Repelita) perwakilan Wilayah Sumut (Heri Siswoyo) kepada satyabhaktionline.com.
Saat itu, Rabu (30/3), Heri Siswoyo menuturkan, hingga kini, pihak Kejati Sumut masih terus melakukan penyelidikan atas dugaan KKN atas realisasi dana PEN di Pemkab Taput itu.
Menurut Heri Siswoyo, realisasi serapan dana PEN 2020 senilai sekira Rp.326 milyar di Kabupaten Taput itu di kucurkan Pemerintah Pusat melalui Bupati Taput (Nikson Nababan) dengan sistem pinjaman jangka panjang tanpa bunga.
“Adapun dana PEN tersebut digunakan Bupati Taput (Nikson Nababan) untuk mendanai pekerjaaan proyek yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Taput,” tutur Heri Siswoyo.
Namun, ungkap Heri Siswoyo, hasil pekerjaaan proyek yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Taput itu, dinilai dikerjakan asal jadi.
“Hal tersebut dibuktikan di sejumlah pekerjaan konstruksi yang dikerjakan rekanan Dinas PUPR dan Dinas Perkim Kabupaten Taput melalui penunjukan langsung maupun tender, ungkap Heri Siswoyo.
Dari hasil investigasi lapangan oleh Tim DPD Ormas Repelita perwakilan Wilayah Sumut Mei 2021 lalu, Heri Siswoyo menuturkan, tampak sejumlah pekerjaan konstruksi yang dikerjakan rekanan di kedua dinas (Dinas PUPR dan Dinas Perkim, red) Kabupaten Taput itu, diduga kuat dikerjakan asal jadi.
