Terkait langkanya pupuk bersubsidi dan peptisida, kepada pemerintah, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumbar meminta agar menstabilkan kembali harga beli dan ketersediaan pupuk bersubsidi dan peptisida sebagimana waktu sebelumnya.
Apabila pupuk bersubsidi dari pemerintah susah didapatkan, Khairuddin Simanjuntak menilai pedagang pupuk non-subsidi akan membuat harga sesuka hati, karena mereka (pedagang pupuk non-subsidi, red) menganggap mau tidak mau para petani tetap akan membeli juga walaupun harganya mahal.
Sebaliknya, ungkap Khairuddin Simanjuntak, apabila pupuk subsidi dari pemerintah masih ada dan tidak langka, maka pedagang pupuk non subsidi tidak bisa sesuka hatinya membuat harga.
Sementara itu, seorang petani yang mengaku bernama Janten (50) warga Jongkong mengaku sangat menjerit dengan mahalnya harga beli pupuk non-subsidi dan anjloknya harga jual hasil pertanian.
Terkait ketersediaan pupuk subsidi dari pemerintah, Janten mengaku masih ada, tapi agak langka.
Untuk mendapatkan dan membeli pupuk subsidi yang ketersediaannya agak langka itu, Janten mengeluhkan, tidak semua petani dapat membeli pupuk subsidi itu.
Ironisnya lagi, ungkap Janten, untuk mendapatkan dan membeli pupuk subsidi yang ketersediaannya agak langka itu, petani itu harus terdaftar di kelompok tani dan harus ada RDKK.
“Itupun, petani tidak dapat setiap saat dapat mengambil dan membeli pupuk subsidi itu dan harus melaui proses yang panjang dan membingungkan,” keluh Janten.
