“Saya berharap, sebaiknya Pj bupati Batu Bara Nizhamul tidak melakukan sisa pembayaran sebesar 13 % lagi kepada PT. TBI, karena hasil bangunan yang dilaksanakan terkesan seperti tidak sempurna sesuai RAB,” ungkap pria Batak bermarga Samosir itu.
Mengakhiri uarainnya itu, kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kabarnya saat ini sedang melakukan pemeriksaan keuangan di Kabupaten Batu Bara, Dharma Samosir mengingatkan agar berhati-hati mengaudit dan menghitung penggunaan APBD yang di gunakan untuk pembangunan Kantor Bupati Batu Bara itu.
“Sebaiknya BPK berhati – hati saat melakukan audit penghitungan penggunaan anggaran kantor bupati Batu Bara, terlebih saat ini seluruh mata dan telinga masyarakat Batu Bara sedang menyoroti kondisi bangunan kantor bupati itu,” pungkas Ketua LSM RCW Batu Bara itu.
Untuk diketahui, diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi bangunan, pembangunan Kator Bupati Bara Bara yang baru selesai di kerjakan sekira akhir 2023 lalu itu, kini sudah rusak.
Adapun pelaksana pembangunan Kantor Bupati Batu Bara diatas lahan Eks PT. Socfindo, Jalan lintas Sumatera (Jalinsum), Kelurahan Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara itu, dikerjakan PT. Tureloto Batu Indah dengan nomor kontrak: 005/SP/SPH-PPK/DPUTR-BB/2023.
Sedangkan konsultas pengawas pembangunan itu yakni PT. Biro Bangunan Selaras (KSO) dan CV. Multi Partner Coonsultant.
Namun, Kantor Bupati Batu Bara yang baru selesai dibangun sekira akhir 2023 dengan dana APBD Batu Bara senilai Rp.54.000.759.986,50 itu, kni tampak mulai mengalami kerusakan di beberapa titik.
Kerusakan itu dapat dilihat pada bagian pintu belakang atau pintu keluar yang terbuat dari bahan kaca itu, mulai mengalami kerusakan.
