Keduanya menyerukan agar pemerintah segera menutup perusahaan tersebut.
Untuk diketahui, para aktivis lingkungan dari Persaudaraan 98 Sumut juga angkat suara yang dalam hal ini menilai tindakan tersebut merupakan bentuk arogansi korporasi yang tidak menghargai hak asasi manusia.
Mereka mendesak aparat penegak hukum dan pemerintah untuk segera turun tangan dan menindak tegas setiap bentuk pelanggaran yang terjadi.
“TPL harus bertanggung jawab. Negara tidak boleh diam ketika rakyat diperlakukan secara tidak manusiawi,” tegas salah satu aktivis Persaudaraan 98 Sumut yang ikut mendampingi warga itu.
Kasus ini menambah panjang daftar konflik antara masyarakat adat dan perusahaan di kawasan Tapanuli.
Publik berharap agar penyelesaian dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemanusiaan, bukan dengan kekerasan dan intimidasi. (red)
Kunjungi, Klik dan Tonton YOUTUBE SATYA BHAKTI ONLINE di bawah ini sampai selesai.
Terima Kasih
Editor/Publish : Antonius Sitanggang
Renungan :
“Pemerintahan yang adil lebih kuat dari pasukan terbesar.”
