Selanjutnya, dalam orasi, masyarakat lain dari 4 desa tersebut menyuarakan kekesalan mereka karena merasa terus dibohongi oleh janji-janji pemerintah yang tak pernah terealisasi.
“Jangan hanya janji manis!” dan “Kami Butuh Jalan, Bukan Janji!”, sebagai bentuk protes terhadap kondisi infrastruktur yang dinilai sangat memprihatinkan,” ungkap masyarakat itu.
Selain itu, kepada SATYA BHAKTI ONLINE, salah satu warga mengungkapkan jalan rusak sudah menjadi persoalan utama.
Menurut warga yang tidak ingin namanya ditulisakan itu, setiap musim hujan, jalan berubah menjadi kubangan lumpur yang menyulitkan anak-anak bersekolah dan warga beraktivitas.
“Kami lelah dijanjikan terus, kami tidak mau dibohongi lagi. Hari ini kami turun ke jalan supaya pemerintah buka mata,” tegasnya.
Aksi unjuk rasa itupun, mendapat perhatian dari aparat kepolisian dan perwakilan pemerintah daerah yang pada akhirnya datang menemui massa untuk berdialog.
Dalam pertemuan yang dihadiri Kapolsek Tanjung Morawa, Danramil Tanjung Morawa dan pihak pemerintah yakni Sekcam Tanjung Morawa serta Kepala Desa Bangun Rejo, Kepala Desa Dagang Kerawan dan Pj. Kepala Desa Tanjung Moeawa-A itu, mengaku mendukung aksi penyampaian aspirasi di depan umum karena semua itu dilindungi undang-undang.
Namun, masyarakat diminta untuk menyingkirkan pentas yang didirikan di tengah jalan itu, karena jalan itu diperuntukkan untuk kepentingan umum seperti kepentingan untuk menghantarkan orang sakit.
“Jadi, bagaimana mungkin kendaraan yang membawa orang sakit bisa lewat, kalau jalan itu di tutup,” ungkap salah seorang pejabat yang tergabung dalam forkompincam Tanjung Morawa itu.
Namun, permntaan untuk menyingkir pentas yang didirikan di tengah jalan itu, ditolak warga.
Alasannya, mereka tidak mau lagi dibohongi.
“Jalan kami harus diaspal,” ungkap salah seorang warga yang ikut dalam pertemuan itu.
Selanjutnya, warga lain yang juga ikut dalam pertemuan itu menuturkan,pentas itu dapat kami singkirkan, kalau ada pihak yang bisa menjamin dan bertanggungjawab jalan kami ini segera di aspal.
Menanggapi itu, setelah menunggu beberapa lama, pihak forkompincam Tanjung Morawa pun menghadirkan Dinas Pekerjan Umum (PU) Deli Serdang yang diwakili Sekretaris Dinas (Suparno) dan UPT Dinas (Effendi Siregar).
Dalam hal ini, Sekretaris Dinas PU Deli Serdang (Suparno) bersedia sebagai penanggungjawab atas pengaspalan jalan yang dituntut warga itu.
Menurut Suparnao, pengaspaslan itu akan dikerjakan sekira Juni 2025 sepanjang 1,5 kilometer.
