“Keselamatan tidak boleh hanya menjadi slogan tahunan. Ini harus menjadi gerakan kolektif yang hidup setiap hari di jalan,” ujar seorang warga yang diketahui bernama Nugroho Wicaksono
Pelanggaran yang Mengancam Nyawa
Fakta di lapangan menunjukkan, pelanggaran klasik masih mendominasi: tanpa helm, melawan arus, menggunakan ponsel saat berkendara, hingga mengemudi di bawah umur.
Setiap pelanggaran itu bukan sekadar angka, tetapi potensi tragedi.
Ops Keselamatan Toba 2026 seharusnya menjadi momentum untuk mengubah pola pikir, bukan hanya menambah jumlah tilang.
Negara dan Tanggung Jawab Moral
Menurut Nugroho Wicaksono yang diketahui seorang aktivis dari Persaudaraan 98 Sumut itu, jalan raya bukan arena uji nyali.
Jalan raya adalah ruang publik yang seharusnya aman bagi semua.
Negara, melalui aparatnya, memikul tanggung jawab moral untuk memastikan hukum benar-benar melindungi, bukan sekadar menertibkan.
“Ketertiban lalu lintas bukan soal takut ditilang, tapi soal menghargai nyawa,” tegasnya.
Dalam hal ini, aktivis Persaudaraan 98 itu menegaskan, keselamatan lalu lintas bukan soal tilang, tetapi soal kehadiran negara di ruang publik.
“Jalan rusak, rambu minim, marka pudar, hingga lampu lalu lintas mati juga bagian dari penyebab kecelakaan yang jarang disentuh dalam operasi semacam ini,” ungkapnya.
Jika akar masalah tidak dibongkar, maka yang berubah hanya spanduk dan tema operasi, bukan realitas di jalanan.
Kini publik menunggu, “apakah Operasi Keselamatan Toba 2026 akan menjadi titik balik, atau sekadar rutinitas tanpa dampak?”
Selain itu, masyarakat menanti keberlanjutan, bukan sekadar gebrakan sesaat.
“Ops Keselamatan Toba 2026 harus menjadi titik balik, bukan rutinitas tahunan yang dilupakan begitu operasi berakhir,” pungkas Nugroho Wicaksono. (red)
Editor/Publish :Antonius Sitanggang
Renungan :
Karena di setiap kecelakaan, yang hilang bukan hanya angka statistik, tetapi masa depan, keluarga dan harapan.
