Ini adalah salah satu dampak paling berbahaya dari eksploitasi kasus kriminal oleh media, seperti kasus mutilasi, sodomi, begal, dan korupsi.
Media turut berkontribusi mengedukasi masyarakat dalam kasus pembunuhan yang disertai mutilasi, kasus sodomi anak, dan begal.
Tidak heran kasus mutilasi yang dulunya sangat jarang terjadi di Indonesia, kini justru sering kali terjadi dan marak diberitakan di berbagai daerah karena kejahatan peniruan yang terus terjadi akibat eksploitasi kasus berlebihan oleh pers demi kepentingan pendapatan dan rating media.
Hal yang sama terjadi pada kasus korupsi yang dalam hal ini justru menjadi tren, dan orang menjadi tidak takut atau malu melakukannya karena mencontoh para pejabat negara yang tertangkap. “Copycat Crime” terjadi karena media terus mengeksploitasi jenis kasus ini.
Para koruptor bahkan terlihat tersenyum seolah pahlawan di depan kamera meski ditangkap oleh KPK, Jaksa, atau Polisi. Seolah tidak ada rasa malu saat melakukan tindakan korupsi berjamaah.
Jurnalisme Solusi untuk Perbaikan
Di negara-negara maju dan berkembang, media sering bekerja sama dengan pemerintah atau LSM untuk menjalankan kampanye layanan publik (Public Service Announcements/PSAs) yang bertujuan mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih baik.
Contohnya di Singapura, pemerintah sering meluncurkan kampanye nasional untuk mempromosikan kebersihan, kesopanan, atau produktivitas.
Di Amerika Serikat, banyak lembaga penyiaran secara sukarela menayangkan berita tentang isu-isu penting seperti bahaya merokok atau pentingnya vaksinasi.
Di Indonesia, berita mengenai pencapaian dan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan adalah “tambang emas” untuk pendapatan perusahaan pers, sehingga jarang diberitakan jika tidak dibayar.
Padahal, rakyat wajib tahu ke mana uang pajak mereka digunakan.
Sayangnya, informasi ini tidak terinformasi dengan baik karena media arus utama bahkan media lokal enggan memberitakannya jika tidak dibayar oleh pemerintah.
Dampak buruknya, pemerintah dianggap tidak bekerja dan hanya sibuk menikmati uang rakyat.
Meskipun ada berita baik tentang keberhasilan pemerintah membangun fasilitas publik, masih ada cibiran dari kelompok oposisi.
Apalagi jika informasi tentang pencapaian pemerintah sangat minim.
Tidak heran jika ujaran kebencian muncul di media sosial, dan warganet begitu mudah memaki pemerintah.
Di sinilah peran media arus utama perlu dimaksimalkan untuk menciptakan pemerataan isu positif dan negatif, minimal seimbang.
Sejatinya, berita dengan isu positif harusnya lebih dominan karena lebih bermanfaat bagi masyarakat.
Media arus utama perlu mengedepankan Gerakan Pemberitaan Solusi (Solutions Journalism), yaitu pendekatan jurnalisme yang fokus menyoroti tanggapan terhadap masalah sosial, bukan hanya masalah itu sendiri.
Tujuannya adalah untuk menginspirasi pembaca atau penonton dengan menunjukkan bahwa ada solusi yang berhasil dan dapat ditiru atau dicontoh.
Pendekatan ini dapat memicu tindakan positif dari masyarakat.
Sebagai contoh, media seperti The Guardian (Inggris) dan The New York Times (AS), meskipun independen dan kritis, berinisiatif mempublikasikan isu-isu yang berfokus pada solusi.
Misalnya, liputan tentang bagaimana sebuah komunitas berhasil mengurangi tingkat kejahatan atau bagaimana sebuah kota menemukan cara inovatif untuk mengatasi polusi.
Pendekatan ini bertujuan menginspirasi pembaca agar lebih produktif dalam memecahkan masalah.
Menjaga Keseimbangan: Kritik dan Apresiasi
Sebagai penutup, penulis berpendapat bahwa pers harus tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah.
Namun, kritik dan kontrol sosial tidak boleh lebih dominan daripada fakta keberhasilan pemerintah.
Pers memiliki peran ganda: sebagai pengawas yang kritis dan sebagai penyampai informasi yang berimbang.
Fungsi ini esensial untuk menjaga akuntabilitas pemerintah dan memastikan transparansi.
Namun, dominasi berita negatif dapat menciptakan persepsi publik yang terdistorsi dan tidak adil.
Pentingnya Pemberitaan Berimbang
Masyarakat berhak mengetahui kedua sisi dari sebuah cerita. Pemberitaan yang berimbang tidak hanya berfokus pada kegagalan dan masalah, tetapi juga pada pencapaian dan solusi.
Contohnya, jika media memberitakan isu korupsi, penting juga untuk melaporkan upaya-upaya pemerintah dalam memberantasnya.
Demikian pula, saat melaporkan kritik terhadap kebijakan, pers dapat menyajikan data dan fakta keberhasilan yang telah dicapai pemerintah dalam bidang lain.
Dengan begitu, masyarakat dapat membentuk opini yang lebih komprehensif dan adil, bukan sekadar terpapar pada narasi negatif yang berulang.
Pemberitaan yang seimbang juga dapat mendorong optimisme dan partisipasi publik yang konstruktif dalam pembangunan bangsa.
Pada intinya, tulisan ini sebagai oto kritik bagi masyarakat pers dalam konteks untuk membangun kualitas pers yang bermartabat.*****
Penulis : Heintje Mandagi (Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia)
Editor/Publish : Antonius Sitanggang
