Mereka (masyarakat) berharap pemerintah daerah tidak ragu bertindak dan tidak tunduk pada tekanan korporasi.
“Kami ingin hukum benar-benar ditegakkan. Jangan sampai perusahaan merasa lebih berkuasa dari negara,” ujar salah satu tokoh masyarakat.
Ujian Bagi Penegakan Hukum
Kasus PT Panjiwira Surya Mandiri kini menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum.
Jika rekomendasi DPRD diabaikan, publik menilai hal tersebut sebagai bentuk pembiaran terhadap pelanggaran yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Untuk diketahui, Kamis (29/01/2026) di Ruang Rapat Komisi II dalam RDP Lintas Komisi, Indra Silaban, SH, dari Komisi II DPRD Deli Serdang membuka dan memimpin RDP Lintas Komisi didampingi beberapa dewan dari komisi terkait yakni komisi I, III dan IV DPRD Deli Serdang.
Selain itu, RDP Lintas Komisi DPRD Deli Serdang yang membahas sejumlah persoalan ketenagakerjaan serta persoalan perizinan perusahaan PT Panjiwira Surya Mandiri itu juga
dihadiri pihak dari beberapa Dinas Kabupaten Deli Serdang diantaranya, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perijinan bersama para pekerja PT Panjiwira Surya Mandiri dan perwakilan masyarakat sekitar lokasi perusahaan tersebut. (red)
Editor/Publish : Antonius Sitanggang
Renungan :
Untuk menegakkan hukum secara profesional dan transparan, tidak ada yang kebal hukum.
