Terkait itu, beberapa warga dan aparat desa setempat menginformasikan, mangkraknya proyek pembangunan jalan tersebut sudah berlangsung sekira sebulan lamanya.
Padahal, dana pelaksanaan proyek pembangunan jalan tersebut dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
Menurut warga setempat, pelaksanaan proyek pembangunan jalan yang di kerjakan tanpa menggunakan plank proyek tersebut, tentu saja tidak termonitoring terkait informasi tentang nomor dan tanggal pelaksanaan proyek pembangunan, lokasi kegiatan pembangunan, jenis kegiatan, data teknis bangunan, identitas pemilik, perencana, pengawas dan pelaksana pembangunan.
Meski sering di persoalkan warga dan aparat desa setempat tersebut mengungkapkan, pelaksana proyek pembangunan jalan tersebut tetap saja membandel dengan tidak memasang plank proyek di lokasi proyek pembangunan jalan tersebut.
Herannya, saat ditanya kenapa tidak ada plank proyek, warga setempat mengungkapkan, hal tersebut sudah dipertanyakan kepada pelaksana proyek pembangunan jalan.
Ironisnya,ungkap warga setempat itu, pelaksana proyek pembangunan jalan menjawab, plank proyek akan dipasang setelah proyek pembangunan jalan tersebut selesai dikerjakan.
Selain itu, saat ditanya kapan proyek pembangunan jalan tersebut kembali dikerjakan, warga setempat mengungkapkan, hal tersebut juga sudah dipertanyakan kepada pelaksana proyek pembangunan jalan.
Herannya,ungkap warga setempat itu, pelaksana proyek pembangunan jalan menjawab, proyek pembangunan jalan tersebut akan secepatnya kembali dikerjakan dan kini sedang menunggu anggaran dananya.
Untuk diketahui, pembangunan infrastruktur fisik di era reformasi dan otonomi daerah dewasa ini mensyaratkan adanya feedback atau umpan balik dari semua elemen masyarakat yang ada untuk mengontrolnya.
