Terkait aksi provokasi untuk ikut menolak adanya lahan perkuburan ummat muslim di Desa Mulawari itu, Telah Karo Karo Purba mengungkapkan, beberapa oknum warga Desa Mulawari beserta anggota BPD Desa Mulawari diduga ikut terprovokasi, sehingga ikut-ikutan menghalang-halangi maupun turut serta melakukan pemblokadean dengan memacak tiang beton di akses keluar masuk jalan alternatif ke lokasi perkuburan yang dibangun oleh panitia secara swadaya.
Akibatnya, ungkap Telah Karo Karo Purba lagi, hingga kini, sekira satu tahun lamanya, terhitung dari awal pembelian lahan perkuburan itu, aktifitas penguburan belum dapat dilakukan, karena dikhawatir terjadi konflik antara masyarakat Desa Mulawari dan ummat muslim se- Kecamatan Kabanjahe.
Karena itu, mulai dari Kades Esron Kemit, Ketua BPD (Teopilus Depari) dan para oknum yang terlibat, Telah Karo Karo Purba, meminta kepada Kapolres Tanah Karo untuk memproses secara hukum atas dugaan aksi provokasi masyarakat untuk ikut menolak adanya lahan perkuburan ummat muslim di Desa Mulawari itu.
“Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan tegas, dikhawatirkan persoalan ini akan berefek kepersoalan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan). Maka dengan ini, kami atas nama ummat muslim se-Kecamatan Kabanjahe meminta agar Kapolres Tanah Karo mengusut tuntas, menyelesaikan permasalahan tersebut diatas guna menghindari terjadinya konflik dikemudian hari,” ungkap Telah Karo Karo Purba.
Sayangnya, hingga berita ini ditayangkan, Kapolres Tanah Karo saat dikonfirmasi awak media, Kapolres Tanah Karo (AKBP Ronny Nicolas Sidabutar) belum ada memberikan respon dan jawabannya.
