“Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan tegas, dikhawatirkan persoalan ini akan berefek kepersoalan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan). Maka dengan ini, kami atas nama ummat muslim se-Kecamatan Kabanjahe meminta agar Kapolres Tanah Karo mengusut tuntas, menyelesaikan permasalahan tersebut diatas guna menghindari terjadinya konflik dikemudian hari,” ungkap Telah Karo Karo Purba.
Sayangnya, hingga berita ini ditayangkan, Kapolres Tanah Karo saat dikonfirmasi awak media, Kapolres Tanah Karo (AKBP Ronny Nicolas Sidabutar) belum ada memberikan respon dan jawabannya.
Padahal, Senin, 03 Juli 2023 sekira 17.53 WIB, melalui pesan WhatsApp pribadinya dan WhatsApp layanan pengaduan call center, Kapolres Tanah Karo (AKBP Ronny Nicolas Sidabutar) diminta untuk menanggapi sejauh mana langkah upaya yang telah dilakukan Polres Tanah Karo sejak permasalahan tersebut dilaporkan.
Sementara itu, Ketua Panitia Pengadaan Lahan Perkuburan Ummat Muslim (Sudiyono) menambahkan, awalnya pembelian lahan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pemerintahan desa sebelumnya yang saat itu dijabat Bebas Kemit selaku Kades dan Ketua BPD yang saat itu dijabat Teopilus Depari.
Namun, diawal jabatan Esron Kemit sebagai Kades Mulawari yang baru, Sudiyono yang yang diketahui seorang prajurit TNI yang bertugas di Kodim 0205 Tanah Karo itu mengungkapkan, mulai terjadi penolakan lahan tanah perkuburan ummat muslim yang sudah dibeli oleh panitia sebelumnya.
Ironisnya lagi, ungkap Sudiyono, dinilai sudah dipolitisasi, Ketua BPD (Teopilus Depari) yang bersama Kades (Bebas Kemit) yang ikut menandatangani surat persetujuan pembelian atas adanya lahan pemakaman tersebut, kini sudah ikut-ikutan menolak dan mendukung kebijakan Kades Esron Kemit. (SBO-03)
Editor/Publish : Antonius Sitanggang
Renungan :
“Jika kamu lahir dalam kemiskinan, itu bukan salahmu. Tetapi jika kamu mati dalam keadaan miskin, itu adalah salahmu.”
