Dalam hal ini, AKP Ghulam menuturkan, pihaknya memandang perlu ada peningkatan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat.
“Hal ini penting agar kejadian serupa tidak terulang dan fondasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lokal tetap terjaga,” tegas AKP Ghulam.
Mengakhiri uraiannya itu, guna menghindari kasus serupa di masa mendatang, AKP Ghulam menuturkan, dengan tindakan tegas dari pihak kepolisian, termasuk kasus-kasus serupa di masa depan, diharapkan dapat diatasi dengan cepat dan efektif sebagai bagian dari upaya membangun integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan sumber daya masyarakat.
Untuk diketahui, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/02/I/2024 tertanggal 22 Januari 2024, Haryo Guntoro selaku Penghulu Nagori Purwodadi pada 2021 diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait penggunaan dana desa Nagori Purwodadi Tahun Anggaran (TA) 2021.
Berdasarkan hasil audit Inspektorat Pemerintah Kabupaten Simalungun, akibat korupsi yang diduga dilakukan Haryo Guntoro selaku Penghulu Nagori Purwodadi pada 2021 dengan menyalahgunaan dana desa Nagori Purwodadi itu, keuangan negara mengalami kerugian senilai Rp. 337.103.749.
Adapun alokasi dana desa Nagori Purwodadi TA 2021 itu senilai Rp. 697.016.000.
Namun, dana desa Nagori Purwodadi TA 2021 itu diterima senilai Rp. 415.306.400 ditambah dengan tambahan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) TA sebelumnya senilai Rp. 58.326.773. (***)
Jurnalis : Muliada Saragih
