Adapun pada plank pembangunan proyek tersebut hanya mencantumkan rekonstruksi 5 paket proyek secara global yakni :
- Rekonstruksi Jalan Andilan – Simpang Dingin, Kecamatan Dua Koto.
- Rekonstruksi jalan Kampung Kajai- Koto Sapan, Kecamatan Tigo Nagari.
- Rekonstruksi dengan ruas jalan Simpang Pasar Bonjol dengan batas 50 Koto, Kecamatan
- Rekonstruksi ruas jalan Kuamang, Padang Gelanggang, Kecamatan Panti.
- Rekonstruksi ruas jalan Rao, Tampang Mudiak Aia, Kec. Rao.
Adapun anggaran dana atas kelima paket proyek tersebut diketahui berasal dari Dana Alokasi Usus (DAU) yang kesemuanya itu dipasang di dalam satu plank.
Sementara itu, dalam plank proyek itu, tertulis tanggal kontrak, 19 September 2022. dengan nilai kontrak Rp.7.633.986.000.-
Sedangkan PT. Multi Guna tertulis sebagai Konsultan Pengawas dan CV.Alya Perdana Karya tertulis sebagai Pelaksana pekerjaan.
Dengan tidak dipasangnya plank proyek yang dalam hal ini berisikan informasi terkait pembangunan proyek yang dimaksud, pihak rekanan yang dalam hal ini pelaksanan pembangunan proyek dinilai telah melanggar atauran sebagaimana yang diatur dalam UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Adapun di UU tersebut ditegaskan, menggaris bawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan proyek yang dikerjakan itu, tidak mencantumkan anggaran per paket proyek yang kesemuanya itu terkesan dan disinyalir ada yang di tutup-tutupi atas pelaksanan pembangunan proyek itu.
Sayangnya, saat dikonfirmasi di lokasi proyek tersebut, pihak rekanan tidak dapat ditemui. ***
Jurnalis Satya Bhakti Online : Eddi Gultom
Editor/Publish : Antonius Sitanggang
Renungan :
“Jadilah bagian dari pemecahannya, bukan bagian dari problemnya.”
