Dalam hal ini, Syam Firdaus Jafba menegaskan, GMNI akan terus melawan semua itu, termasuk paraktek-praktek kapitalisme di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Medan.
Untuk itu, tegas Ketua DPP GMNI Bidang Pendidikan dan Kebudayaan itu lagi, GMNI Kota Medan harus menjadi pelopor utama dalam memperjuangkan hak-hak kaum marhaen, khususnya di Kota Medan.
Kemudian, terkait solusi guna mengantisipasi dan mengatasi persoalan kemiskinan yang menjadi ancaman serius untuk bangsa Indonesia itu, Direktur BBH UISU (Muhammad Taufik Nasution) menegaskan, harus segera ada solusi kongkrit dari pemerintah yakni Pemerintah Kota (Pemkot) Medan.
Secara regulasi, Muhammad Taufik Nasution mengungkapkan, solusi kongkrit dari Pemkot Medan itu sudah ada diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2015.
Karena Perda nya sudah ada, Direktur BBH UISU itu kembali menegaskan, untuk mengatasi kemiskinan, khususnya di Kota Medan, Pemkot Medan harus segera menerbitkan Peraturan Walikota dengan harus mengkaji secara spesifik bidang apa yang harus diatur, misalnya ketahanan pangan kota.
Sementara itu, Praktisi konstruksi, Lamroy Manurung menuturkan, pengentasan kemiskinan di Kota Medan merupakan tugas bersama dari seluruh lapisan masyarakat, khususnya pemerintah yang ditugaskan oleh rakyat.
“Banyak cara yang bisa dilakukan dalam pengentasan kemiskinan di Kota Medan, yang salah satunya melalui pembangunan infrastruktur.
“Kalau di desa, tentu melalui pembangunan infrastruktur yang dalam hal ini merupakan salah satu hal penting untuk mengentaskan kemiskinan. Namun, kalau di kota, pembangunan infrastruktur bukan merupakan indikator utama,” ungkap Lamroy Manurung. (red)
Editor/Publish : Antonius Sitanggang
Renungan :
“Jika kita ingin menjadi pemenang, kita harus bersedia untuk memberikan segala-galanya.”
