Namun pernyataan yang disampaikan pihak manajemen PTPN 1 Regional 1 itu justru membuat para pensiunan semakin kecewa.
Dalam hal ini, Pimpinan PTPN 1 Regional 1 (Didiek Prasetyo) menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memenuhi dan memutuskan tuntutan para pensiunan itu.
Menurut Didiek Prasetyo yang menjabat Region Head PTPN 1 Regional 1 itu, hal tersebut berada di luar tanggung jawab unit regional dan sepenuhnya menjadi kewenangan holding atau pusat.
“Kami memahami keresahan para pensiunan, namun kami tidak punya hak atau wewenang untuk mengambil keputusan terkait tuntutan tersebut. Semua berada di ranah holding,” ungkap pejabat Region Head PTPN I Regional 1 itu di hadapan para perwakilan demontrans.
Pernyataan pejabat Region Head PTPN 1 Regional 1 itu pun membuat para pensiunan merasa dilempar tanggung jawab.
Mereka (para pensiunan) menilai, perubahan nama dan struktur organisasi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak yang semestinya mereka terima.
“Kami tidak peduli namanya sekarang apa. Yang kami minta hanya hak kami yang sah. Jangan saling lempar tanggung jawab,” ujar salah seorang pensiunan dengan nada tegas.
Para pensiunan berharap agar Kementerian BUMN dan Holding Perkebunan segera turun tangan menyelesaikan persoalan ini secara menyeluruh dan tidak membiarkan mereka terus dirugikan oleh tarik-ulur tanggung jawab antar pihak.
Jika Tuntutan Tidak Direalisaikan, Para Pensiunan Ancam Tutup Proses Produksi PKS
Ketegangan antara para pensiunan eks PTPN 2 dan manajemen PTPN 1 Regional 1 Tanjung Morawa semakin memuncak.
Setelah menggelar aksi unjuk rasa menuntut hak-hak normatif yang belum dipenuhi, para pensiunan kini mengancam akan menghentikan proses produksi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) jika tuntutan mereka tidak segera direalisasikan.
Ancaman tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan Forum Pensiunan dalam suratnya yang ditulis usai pertemuannya dengan management PTPN 1 Regional 1.
Mereka merasa telah terlalu lama menunggu kejelasan tanpa ada itikad baik dari perusahaan untuk menyelesaikan persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun.
“Kalau dalam waktu dekat tidak ada penyelesaian, kami akan ambil tindakan lebih tegas. Salah satunya dengan menghentikan aktivitas di PKS. Kami tahu titik-titik krusial operasional, dan kami siap duduki lokasi,” tegas koordinator aksi.
Mereka menilai, manajemen terkesan lepas tangan dan hanya melempar tanggung jawab ke pihak holding.
Para pensiunan berharap langkah mereka menjadi perhatian serius pemerintah dan Holding PTPN. Mereka menegaskan bahwa perjuangan ini bukan sekadar soal uang, tapi juga tentang penghormatan terhadap jasa dan pengabdian para pekerja yang telah puluhan tahun membangun perusahaan. (red)
Lihat juga di YOU TUBE SATYA BHAKTI ONLINE
Editor/Publish : Antonius Sitanggang
Renungan :
“Seorang raja harus menjaga kesejahteraan rakyatnya seperti seorang ayah terhadap anak-anaknya.”
